Tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban dan larangan kepala desa

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017, tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bangai Kepulauan, dimana pada:

Baca Lainnya :

Perda No.9 Tahun 2017 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 0

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

(1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah,

b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, keschatan,

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan:

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 9, kepala desa berwenang:

a. memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa,

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,

c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa,

d. menetapkan peraturan desa bersama BPD,

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama BPD,

f. membina kehidupan masyarakat desa:

g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,

h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa,

i. mengembangkan sumber pendapatan desa,

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,

l. memanfaatkan teknologi tepat guna,

m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,

n. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 9, kepala desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa,

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa,

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan, mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan

d. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 9, serta Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,

d. menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan,

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender,

f. melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme,

g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa,

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik,

i. mengelola keuangan dan aset desa,

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa,

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat desa,

l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa,

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa,

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa,

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup: dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 13

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, kepala desa juga wajib :

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran kepada Bupati,

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada masa akhir jabatan kepada Bupati,

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, dan

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi secara tertulis kepada masyarakat setiap tahun anggaran.

Pasal 14

(1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan/atau pasal 13, diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis,

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara,

(3) Apabila dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala desa yang bersangkutan tidak juga melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan/atau pasal 13, kepala desa tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 15

Kepala Desa dilarang :

a. merugikan kepentingan umum,

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya,

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu,

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa,

f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya,

g. menjadi pengurus partai politik,

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang,

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan Jain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,

k. melanggar sumpah/janji jabatan: dan

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

(1) Kepala desa yang melanggar larangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis,

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dilaksanakan akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian.

Demikian penjelasan tugas dan fungsi kepala desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017, tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Lihat Perdanya Disini..!

Semoga bermanfaat, silakan dishare untuk semua.

Follow kami di FB Fanpage, Instagram, twitter & YouTube