Tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban dan larangan sekretaris desa

By RAHMAD LABOU, S.STP.,M.AP 23 Agu 2021, 13:09:11 WIB Sekretaris Desa
Tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban dan larangan sekretaris desa

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017, tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bangai Kepulauan, dimana pada :



Baca Lainnya :

BAB V TUGAS FUNGSI, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

 

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa

 

Paragraf 1

Sekretaris Desa

 

Pasal 17

 

(1)    Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.

(2)    Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(3)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:


  • melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi,
  • melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum,
  • melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya, dan
  • melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.


Bagian Kelima

Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa

 

Pasal 23



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat desa berkewajiban:

 

a.    memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,

b.   meningkatkan pelayanaan yang baik pada masyarakat,

c.    memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,

d.   menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan,

e.   melaksanakan prinsip kerja dengan pemangku kepentingan di Desa,

f.     melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik sesuai dengan bidangnya masing masing, dan

g.    mengayomi dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

 

  

Pasal 24

 


Perangkat desa dilarang:

a.    merugikan kepentingan umum,

b.   membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,

c.    menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya,

d.   melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu,

e.   melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa,

f.    melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmempengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya,

g.    menjadi pengurus partai politik,

h.   menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang,

i.   merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

j.     ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,

k.    melanggar sumpah/janji jabatan, dan

l.  meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapatdipertanggungjawabkan.

 

  

Pasal 25

 

(1)  Perangkat desa yang melanggar larangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, diberikan sanksi administratif berupa berupa teguran lisan dan/atau tertulis,

(2)    Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian.


 

Demikian penjelasan tugas dan fungsi sekretaris desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017, tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan,  Lihat Perdanya Disini..!



Semoga bermanfaat, silakan dishare untuk semua.

Follow kami di FB Fanpage, Instagram, twitter & YouTube
Facebook  Instagram TwitterYouTube

Dan jangan lupa "like, comment, share and subscribe",
Terima kasih




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 17 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment